KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kesehatan dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pemanggilan tersebut.

Hal ini dikarenakan Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut pada 3 Mei 2025.

“Apakah hanya hadir di groundbreaking? Ini penting untuk membongkar perkara ini,” ujar Asep.
Menurut Asep, seseorang dapat dipanggil menjadi saksi jika melihat, mendengar, atau mengetahui informasi penting yang relevan dengan kasus tersebut.

Baca juga Skandal Chromebook Dari Marketplace ke Jantung Kerugian Negara

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini:

• Abdul Azis (ABZ), Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029
• Andi Lukman Hakim (ALH), penanggung jawab Kementerian Kesehatan
• Ageng Dermanto (AGD), pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek
• Deddy Karnady (DK), pegawai PT Pilar Cerdas Putra
• Arif Rahman (AR), pegawai PT Pilar Cerdas Putra

Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai tersangka pemberi suap.

Proyek pembangunan RSUD ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dari Kelas D menjadi Kelas C dengan nilai proyek mencapai Rp126,3 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga Kemerdekaan, sebuah kata yang begitu sakral bagi bangsa Indonesia.

Proyek ini merupakan bagian dari program Kementerian Kesehatan yang mengalokasikan Rp4,5 triliun untuk meningkatkan kualitas 32 RSUD di seluruh Indonesia.

Pada 12 Agustus 2025, penyidik KPK telah menggeledah Kantor Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, namun hingga 14 Agustus 2025 belum ada penggeledahan di ruangan lain.

(AZI)