Pemerintah Kota Bandung Terapkan Kebijakan Jam Masuk Sekolah Berbeda untuk Urai Kemacetan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Pemerintah Kota Bandung resmi memberlakukan kebijakan baru mengenai jam masuk sekolah yang berbeda antara jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di pagi hari dan membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Panca Waluya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat menjadi pembina apel pagi di Dinas Pendidikan Kota Bandung pada Senin, 11 Agustus 2025, menjelaskan rincian kebijakan ini.

“Jam masuk sekolah untuk SD/MI ditetapkan pukul 07.30 dengan durasi satu jam pelajaran selama 30 menit. Sementara itu, SMP/MTs akan memulai pelajaran lebih awal, yaitu pukul 07.00, dengan durasi 40 menit per jam pelajaran,” ujar Erwin.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Perkuat Komitmen Pertahankan Predikat Kota Sehat

Perbedaan jam masuk ini diharapkan dapat meminimalisir benturan antara waktu berangkat sekolah dan jam kerja. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk membentuk karakter generasi Panca Waluya, yang mencakup Bagur, Cager, Bener, Pinter, dan Singer.

Fleksibilitas dan Keselamatan Siswa Menjadi Prioritas

Erwin menegaskan bahwa penerapan aturan ini masih memungkinkan adanya penyesuaian di lapangan. “Guru dan kepala sekolah adalah yang paling tahu kondisi siswa. Penyesuaian demi efektivitas tetap diperbolehkan, dan kita akan terus mengevaluasi dampaknya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga kembali mengingatkan larangan bagi siswa, khususnya di tingkat SMP, untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah demi keselamatan.

Baca juga KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Mantan Anggota BPK RI Ahmadi Noor Supit sebagai Saksi Kasus Korupsi Bank BJB

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan telepon genggam yang terbatas selama jam pelajaran, hanya untuk kebutuhan belajar, serta mendorong aktivitas fisik di luar kelas untuk mengurangi ketergantungan pada layar.

Aturan Wisuda, Studi Tur, dan Lima Kesadaran

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota turut membahas beberapa kebijakan lain. Aturan wisuda sekolah ditegaskan bersifat tidak wajib dan harus dilaksanakan secara sederhana agar tidak memberatkan orang tua siswa.

Sementara untuk studi tur, Pemkot Bandung tidak melarangnya selama tidak dikaitkan dengan penilaian akademik dan mengedepankan prinsip saling membantu antar warga sekolah.

Sebagai penutup, Erwin menekankan bahwa kebijakan pendidikan di Kota Bandung harus menjadi upaya bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif.

Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengumumkan Kerugian Negara Lebih dari Rp1 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ia mengajak seluruh ASN dan insan pendidikan untuk menjadi teladan dalam kedisiplinan, integritas, dan pelayanan publik.

“Anak-anak kita harus tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat mental, tangguh secara sosial, adaptif, dan siap menjadi pemimpin di masa depan,” pungkasnya.

(Humas Pemkot Bandung)