Bandung Menuju Masa Depan Transportasi Publik yang Inklusif

Bandung – JURNAL TIPIKOR Dalam upaya menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih nyaman, terjangkau, dan inklusif terus dilakukan oleh Pemkot Bandung.

Dalam program Parlemen Talks edisi Selasa, 27 Mei 2025 di studio Radio Sonata, diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, dan Plt Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kurnia.

Rendiana mengungkapkan, transportasi publik adalah isu strategis yang terus menjadi perhatian DPRD.

Baca juga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG RESMIKAN PASAR SEHAT BANJARAN, TERMINAL SEHAT BANJARAN, DAN MASJID AL-MADINAH BNP

Ia menceritakan pengalamannya sejak masa SMP, yang harus menempuh perjalanan panjang dengan moda angkutan umum yang belum berubah signifikan hingga kini.

“Transportasi publik kita tidak cukup mengalami perubahan berarti. Padahal, solusi kemacetan di Kota Bandung yang paling efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik,” katanya.

Rendiana mendorong agar transformasi transportasi publik di Bandung tidak hanya menjadi agenda perubahan bertahap, tetapi harus direvolusi secara sistemik.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Jenguk Bobotoh yang Jatuh dari Jembatan Pasupati di RSHS

Salah satu program yang tengah didorong adalah penerapan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang dinilai mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.

“BRT ini harus jadi tulang punggung transportasi publik di Bandung. Tapi jangan lupa, perlu ada feeder yang menjangkau blank spot. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin masyarakat akan lebih memilih naik transportasi publik,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh operator transportasi publik, mencakup aspek ketepatan waktu, kenyamanan, dan keterjangkauan.

Baca juga Musda XVI KNPI Tingkat Kabupaten Sukabumi Dihadiri Bupati

Selain itu, DPRD juga berkomitmen dalam dukungan penganggaran, termasuk alokasi dana subsidi layanan publik (PSO) senilai Rp56 miliar pada tahun 2026.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia menjelaskan, kemacetan di Kota Bandung merupakan permasalahan lintas wilayah yang melibatkan kawasan Bandung Raya. Oleh karena itu, BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi kolektif yang terintegrasi.

“BRT atau Bus Rapid Transit ini mirip dengan TransJakarta, dengan jalur khusus (dedicated lane) sepanjang 21 km di Kota Bandung. Jalur ini akan menghubungkan berbagai titik strategis, dari Jalan Jakarta, Sudirman, Tegalega, hingga Alun-Alun dan kembali ke timur,” paparnya.

Baca juga Wakil Bupati Wajo Buka Musrenbang RPJMD 2025, Harapkan Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Visi Misi Wajo Maradeka

Ia menambahkan, untuk memenuhi standar layanan minimal, beberapa ruas jalan akan direkayasa, agar dapat digunakan sebagai jalur khusus BRT.

“BRT ini bukan hanya soal kendaraan, tapi soal keberpihakan pada masa depan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” ungkap Asep.

DPRD dan Pemerintah Kota Bandung pun sepakat bahwa masa depan transportasi publik yang inklusif harus melibatkan kolaborasi seluruh pihak: pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

“Diharapkan, hadirnya BRT Bandung Raya menjadi titik balik transformasi sistem transportasi yang berkelanjutan di Kota Bandung,” pungkasnya.**