Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Bandung 2025–2029 dan RKPD Kota Bandung Tahun 2026, di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin 28 April 2025.
Musrenbang Kota Bandung 2025–2029, Pemkot Fokus Pembangunan Berkelanjutan dan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Bandung 2025–2029 dan RKPD Kota Bandung Tahun 2026, di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin 28 April 2025.
Musrenbang ini menandai komitmen Pemkot Bandung untuk fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, Musrenbang bukan hanya seremonial, tetapi momentum penting untuk menyepakati arah pembangunan Kota Bandung lima tahun ke depan.
“Apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya ibadah. Ini bukan tentang sosok Farhan, ini tentang Kota Bandung,” ujar Farhan.
Ia menyampaikan, visi Kota Bandung 2025–2029 adalah mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis melalui pemerintahan yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.
Ada tiga kata kunci yang menjadi pegangan, yakni; mendukung pembangunan nasional, berkelanjutan, dan berorientasi melayani.
Baca juga Pemkot Bandung Permudah Izin dan Berikan Insentif untuk UMKM Naik Kelas
Farhan menekankan pentingnya kolaborasi antara teknokrasi dan politik, serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat termasuk akademisi, Forkopimda, OPD, asosiasi profesi, dan komunitas.
Musrenbang ini juga membahas paradigma baru pembangunan Kota Bandung, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kawasan, dengan fokus pada penyelesaian persoalan rakyat secara langsung.
Pada kesempatan ini, sejumlah program prioritas ditetapkan, antara lain:
* Penanggulangan kemiskinan
* Peningkatan investasi
* Pengendalian inflasi dan banjir
* Pengelolaan sampah
* Penanganan stunting
* Peningkatan daya saing pariwisata
* Reformasi birokrasi
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang ini merupakan rangkaian tahapan penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD yang telah dimulai dari rembuk warga, Musrenbang kelurahan, hingga forum perangkat daerah.
“Seluruh OPD diharapkan memberikan masukan terhadap rencana strategis masing-masing, agar penyusunan RPJMD dan RKPD dapat selesai tepat waktu sesuai ketentuan,” ujar Zul.
Musrenbang dilaksanakan dalam satu hari dan diikuti oleh sekitar 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk kepala perangkat daerah, camat, BUMD/BUMN, akademisi, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyatakan, dukungan penuh terhadap proses Musrenbang ini.
Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan beberapa aspek strategis dalam RPJMD 2025–2029, seperti:
* Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan manusia, bukan hanya infrastruktur,
* Pengembangan permukiman vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan,
* Pembangunan ekosistem bisnis ekonomi kreatif,
* Penguatan sarana pentas budaya untuk menunjang sektor pariwisata,
* Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan artificial intelligence (AI) dalam sektor pembangunan.
“DPRD Kota Bandung mendukung penuh penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2025–2029 sebagai implementasi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Asep.
Selain itu, Asep juga mengingatkan pentingnya antisipasi kemacetan dan banjir seiring dengan pengembangan kawasan Bandung Timur (Gedebage) sebagai pusat kota baru.
“Kami berharap pembangunan di Kota Bandung mengakomodasi aspirasi masyarakat, fokus pada kesejahteraan, pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah,” katanya. (ray/red)
