JURNAL TIPIKOR – Pemerintah berencana mengumpulkan data organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai menghambat investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan langkah ini kemudian disusul Luhut Binsar Pandjaitan.
Menanggapi kebijakan tersebut, sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar, mengungkapkan kritiknya melalui akun Instagram pribadinya.
Baca juga KPK Sita Deposito senilai Rp 70 miliar, dari Kasus Korupsi Pengadaan Iklan bank BJB
Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang terlalu mengandalkan administrasi dan birokrasi dalam menangani ormas yang mengganggu dunia usaha.
“Pemerintah kita itu kenapa senangnya administrasi dan birokrasi ya? Padahal gampang sebenarnya,” ujar Denny (14/3/2025).
Dikatakan Denny, pemerintah bisa meminta pihak Kepolisian untuk menjadi perpanjangan tangannya kepada ormas-ormas yang dimaksud.
“Minta polisi sebarkan informasi ke ormas-ormas itu, siapapun yang mengganggu usaha akan berhadapan dengan pemerintah. Dan benar-benar dilaksanakan. Bukan omong-omong doang,” cetusnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan terkait ormas yang diduga menghambat investasi.
Airlangga menyebut pihaknya akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang terindikasi melakukan aksi premanisme.
“Kami akan menelusuri satu per satu. Ada banyak yang telah kami data,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) malam.
Sebagai latar belakang, keluhan mengenai aksi ormas yang mengganggu jalannya operasional bisnis pertama kali disampaikan oleh para pengusaha di kawasan industri.
Terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sepakat membentuk tim kajian khusus guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat investasi di Indonesia.
“Kami sepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan menelaah berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia, mengingat dinamika ekonomi global yang terus berkembang,” ujar Luhut dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga Prabowo ke Para Menteri: Perbaiki Semua Sistem, Ada Kecenderungan Birokrasi Bikin Susah!
Luhut menambahkan bahwa ia dan Airlangga menyadari adanya beberapa regulasi yang dinilai dapat menjadi kendala bagi investasi.
Oleh karena itu, mereka berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar regulasi tersebut dapat dihapus.
“Nantinya, tim ini akan mulai bekerja besok selama satu minggu. Harapannya, ekonomi kita bisa semakin membaik,” lanjutnya.
Pembentukan tim khusus ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca juga knKemenkumham Ajak Lurah di Kota Bandung Ikuti Peacemaker Justice Award
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan antara Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga guna memastikan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi, selaras, dan terintegrasi dengan baik.(*)
