Karyawan Indofarma Mengadu Tak Digaji, Desak Danantara Tak Hanya Sekedar Omon-omon

JURNAL TIPIKOR – Karyawan PT Indofarma Tbk (INAF) kembali menyuarakan tuntutan atas hak mereka yang belum dibayarkan. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) Indofarma, Muhammad Zainudin, mengungkapkan keluhannya saat mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (5/3).

Muhammad Zainudin menegaskan bahwa karyawan Indofarma telah lebih dari setahun berjuang menuntut hak gaji yang belum dibayarkan secara penuh. Akibat kondisi tersebut, banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membayar listrik dan menyekolahkan anak-anak mereka.

“Kami tidak digaji penuh oleh Indofarma. Efeknya, kami kesulitan membayar listrik, menyekolahkan anak-anak kami, bahkan banyak yang terpaksa berhenti sekolah. Banyak teman kami yang wafat karena kesulitan ekonomi. Kami sudah mengungkapkan ini, sudah viral di mana-mana, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” ujar Zainudin.

Dia menegaskan ada tiga tuntutan utama yang diajukan kepada pemerintah. Pertama, pembayaran hak-hak karyawan agar mereka bisa kembali hidup layak. “Cuma tiga yang kami inginkan: anak-anak bisa sekolah lagi, utang bisa terbayar, dan kami bisa makan lagi. Kami minta Badan Aspirasi Masyarakat membantu agar hak-hak kami dibayarkan. Negara harus hadir, bukan sekadar omon-omon,” katanya.

Kedua, FSP Indofarma meminta agar perusahaan tidak mengalami nasib serupa dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang sebelumnya menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka mendesak agar PHK di Indofarma tidak terjadi.

Ketiga, mereka menuntut realisasi dari Danantara, holding BUMN farmasi yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Zainudin, Danantara harus membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar untuk rakyat dan bangsa, bukan sekadar wacana.

“Indofarma butuh modal Rp2 triliun. Turunkan dari Danantara, jangan hanya omon-omon. Negara harus hadir tanpa omon-omon. Buktikan bahwa Danantara memang untuk menyehatkan BUMN,” tegasnya.
Sumber : Warta Ekonomi