ASN Kecamatan Batununggal Diduga Lakukan Perjalanan ke Yogyakarta dengan Dalih Pembinaan, Ketua LSM BPKP Kota Bandung Kecam Kebijakan Tersebut

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemberitaan di beberapa media online mengenai perjalanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Batununggal ke Yogyakarta dengan dalih pembinaan menuai kecaman dari Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung , Heri Irawan

Menurut Heri, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran yang sedang digelorakan oleh Presiden dan Gubernur Jawa Barat. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, penggunaan anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Batununggal ini. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, seharusnya ASN menjadi contoh dalam efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan ke Yogyakarta dengan dalih pembinaan ini terkesan kurang substansial dan tidak sejalan dengan semangat penghematan yang sedang kita galakkan,” ujar Heri kepada Jurnal Tipikor , Rabu (26/2/2025)

Heri menambahkan, kegiatan pembinaan seharusnya dapat dilakukan di dalam daerah atau dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya perjalanan. Ia juga mempertanyakan urgensi dan manfaat dari perjalanan tersebut, serta meminta transparansi terkait penggunaan anggaran yang dikeluarkan.
“Kami meminta kepada pihak terkait untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, manfaat, dan anggaran yang digunakan dalam perjalanan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara adalah hal yang mutlak,” tegasnya.

Kami mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh seluruh jajaran ASN di wilayahnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota dapat mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah,” pungkas Heri.(Kun)