Konsultasi Masalah Korupsi, Walikota Bandung Terpilih, Muhammad Farhan Sambangi Gedung KPK

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota terpilih Bandung Muhammad Farhan mendatangi Gedung  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, untuk meminta pendampingan pencegahan korupsi kepada komisi antirasuah.

“Saya bersama pak wakil didampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Bandung akan melakukan konsultasi dan juga menjajaki MoU Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tipikor di Pemerintahan Kota Bandung,” kata Farhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Farhan mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari programnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Bandung.

Baca juga Prabowo Wajibkan Pengusaha Simpan 100% Devisa Hasil Ekspor SDA di Bank RI: Selama Ini Banyak Disimpan di Luar Negeri

Dia juga mengatakan beberapa kasus korupsi yang terjadi Kota Bandung dalam beberapa waktu terakhir mendorongnya untuk berkoordinasi lebih erat dengan KPK untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

“Sejak bulan April 2023, Kota Bandung terus menerus dilanda kasus korupsi. Tentu saja hal ini juga harus betul-betul kami jadikan sebagai dasar untuk menuju ke arah perbaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Farhan mengatakan sejumlah kasus korupsi tersebut membuat status laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Baca juga Prabowo akan Resmikan Bank Emas Indonesia 26 Februari: Pertama dalam Sejarah RI

“Yang bikin saya khawatir juga sekarang ini tindak pidana korupsi sudah menyebar sampai ke pengelola pihak swasta, contohnya Kebun Binatang Bandung sekarang ini sudah masuk dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi kepada pihak swasta,” kata Farhan.

Oleh karena itu dia menekankan pentingnya kehadiran KPK untuk memberikan supervisi dalam rangka pencegahan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

“Jadi artinya koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk semua orang yang ada di Kota Bandung,” tuturnya.(Antara)