Tantangan Perombakan Sistem Pemerintahan di Era Transisi Pimpinan Daerah

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah sistem pemerintahan, momen pergantian pimpinan daerah sering kali membawa berbagai perubahan yang signifikan. Namun, pengamat politik dan kebijakan publik, A. Tarmizi, mengingatkan bahwa perombakan ini sangat rawan untuk dilakukan secara tidak profesional, terutama jika terdapat unsur kepentingan tertentu yang mengintervensi.

“Terkadang, saat seorang kepala daerah baru memasuki jabatannya, ada potensi untuk terjadinya pergeseran yang tidak berdasarkan pada kompetensi atau profesionalisme. Banyak kasus di mana jabatan-jabatan strategis dijadikan ajang jual beli jabatan yang mengarah terjadinya ‘gratifikasi’, tendensijya akan merugikan sistem pemerintahan itu sendiri,” ujar Tarmizi dalam sebuah diskusi terbaru mengenai dinamika politik lokal, Rabu (11/12/2024).

Yang lebih dikhawatirkan lagi jika kepala Daerah terikat dengan sebuah kontrak politik disaat masa kampanye baik pengusaha maupun kepentingan elit partai, sehingga ketika terpilih ada nilai bargaining yang tidak dapat dihindari.

Menurut Tarmizi, potensi titipan kepentingan ini perlu diwaspadai oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Baca juga Prabowo Perintahkan Kepolisian Laksanakan Pengamanan Nataru dengan Baik

Sebagai langkah preventif, Tarmizi menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam seleksi dan pengangkatan pejabat, serta melibatkan publik dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap umpan balik yang tersedia.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi publik, Tarmizi optimis bahwa tantangan ini dapat diatasi, dan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.

(HI)