Diduga terjadi Korupsi,Gabungan Ormas dan LSM kota Bandung Mendesak Pemkot dan DPRD Kota Bandung untuk Hentikan Proyek pembangunan RSKGM
JURNAL TIPIKOR – Gabungan beberapa Organisasi Masa (Ormas) dan LSM melakukan aksi unjuk Rasa di dua titik berbeda yakni Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung, Kamis (19/9/2024).
Aksi mereka terkait pembangunan proyek pembangunan Rumah sakit khusus gigi dan mulut ( RSKGM) yang berolakasi di jl. Arjuna No. 7 Bandung,
Pantauan Jurnal Tipikor di Lokasi, beberapa Ormas dan LSM yang tergabung dalam sebuah Aliansi yakni DPP. LSM Brantas, LBHK-Wartawan, Garda Gajah Putih, Paguyuban Brader serta Aktivis Jawa Barat.
Baca juga Juru Bicara Kaesang : Kaesang beserta Istri Pulang Ke Indonesia menggunakan Penerbangan Komersial
Saat ditemui Jurnal Tipikor, Dani (Ketua Umum Paguyuban Brader) mengatakan aksi ini di lakukan mempertanyakan proyek pembangunan RSKGM yang kami duga ada penyimpangan baik dari proses/tahapan pengerjaan proyek tersebut, baik pembebasan lahan dan lelang.juga menuntut trasparansi penganggaran proyek tersebut, selain dari APBD kemungkinan dugaan ada anggaran dari sumber lainnya, seperti CSR dll, ungkap nya.
Dalam orasinya, Ketua LBHK-Wartawan Adi Wahyudi menegaskan bahwa aksi unrasyang dilakukan untuk menyampaikan temuan atas dugaan Korupsi dalam proyek tersebut baik kepada Pihak Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Bandung, ujarnya
Lebih lanjut Adi mengatakan, kami meminta Proyek pembangunan RSKGM agar segera dihentikan karena syarat dengan penyimpangan selain ada dugaan sengketa lahan, tegasnya.
Ini beberapa poin penting yang berhasil Jurnal Tipikor rangkum diantaranya
1. Menuntut di hentikan proyek pembangunan RSKGM yang beralamat di Jl. Arjuna No.7 Bandung, segera membatalkan proyek penuh masalah tersebut, mulai dari sengketa lahan hingga indikasi kecurangan dalam proses lelang yang di menangkan PT. Nindya Karya dengan pagu Anggaran Rp. 110 Miliar.
2. Untuk segera mengungkap masalah sengketa, kami mencermati bahwa lahan yang di rencanakan untuk pembangunan RSKGM saat ini diduga dalam sengketa, berdasarkan sertefikat hak pengelolaan ( HPL ) Nomor 2 Tahun 1989, lahan tersebut di klem sebagai asset milik pemerintah Kota Bandung, namun ada pelanggaran hukum terkait status lahan tersebut, hal ini perlu dituntaskan agar tidak ada penyalahgunaan asset Negara.
3. Menuntut trasparansi penganggaran, kami menilai tidak adanya trasparansi dalam proses penganggaran proyek pembangunan RSGM, oleh karena itu kami menuntut pemerintah Kota Bandung untuk segera membuka informasi terkait usulan anggaran, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
4. Mengungkap dugaan KKN dalam proses lelang, kami menduga adanya pelanggaran hukum dan kecurangan yang dilakukan oleh unit kerja Pengadaan Barang/Jasa ( UKPBJ ) Kota Bandung dalam proses lelang proyek tersebut, indikasi pengaturan proyek dalam menentukan pemenangnya dimana dalam proses tendernya dimenangkan PT. Nindya Karya, serta keterlibatan Dinas Kesehatan Kota Bandung, untuk itu perlu segera di usut tuntas.
5. Menuntut Aparat Penagak Hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, kami menduga adanya perbuatan melawan melawan hukum (PMH), penyalahgunaan kewenangan, seta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) yang merugikan keungan negara Dengan demikian, kami meminta agar seluruh pihak yang bertanggung jawab segera mengambil tindakan untuk segera menghentikan prtoyek pembangunan RSKGM ini, serta menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada demi terciptanya Bandung Bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
Baca juga Prabowo Subianto Janjikan untuk Memperjuangkan Hak dan Kesejahteraan Buruh
Setelah di bacakan pernyataan sikap tersebut di serahkan kepada pemerintah Kota Bandung, pada kesempatan tersebut perwakilan dari pihak Pemerintah Kota di Wakiloi oleh Drs. Tatang Hamdani. MS.i, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kota Bandung.
Pernyataan lainnya disampaikan aktivis anti Korupsi Jawa Barat Agus Satria, kami akan kawal masalah dugaan tersebut dan akan melaporkan kepda APH dalam waktu deekat ini, agus satria menegaskan bahwa perlunya ada tindak lanjut agar Kota Bandung di pemerintahaan akan datang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), prilaku koropsi jangan sampai jadi Brand bagi Kota Bandung, tutupnya.
Selain melakukan orasi mereka mempertunjukan aksi menampilkan seni budaya “ Bambu Setan “ yang dilakukan oleh peserta aksi.(*)
