Saat Pemeriksaan, KPK Ungkap peran Sekda Kota Bandung sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

JURNAL TIPIKOR – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna diperiksa penyidik soal perannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung dan anggaran proyek di Pemerintah Kota Bandung.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik komisi antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Baca Juga KPK Panggil Empat Anggota DPRD Kota Bandung status sebagai Saksi dalam Korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City

Ema diketahui menjalani pemeriksaan pada Kamis (14/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV Program Bandung Smart City.

Yang bersangkutan diperiksa penyidik KPK selama lebih dari 4 jam terhitung sejak pukul 11.35 WIB dan selesai pukul 16.17 WIB. Namun usai diperiksa Ema tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya.

“Silakan ke penasihat hukum saya ya,” kata Ema usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/3) lalu.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Ema, Rizky Rizgantara membenarkan informasi bahwa kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.

“Kami mendampingi klien kami menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Rizky di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca Juga Ini Pernyataan Kuasa Hukum Ema Sumarna soal Kliennya ditetapkan jadi Tersangka

Rizky mengatakan kliennya telah menerima salinan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang juga memuat soal penetapan status tersangka terhadap kliennya pada 5 Maret 2024.

Lebih lanjut Rizky mengaku belum menerima informasi kapan kliennya akan kembali dipanggil KPK, namun dia menegaskan kliennya akan senantiasa kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Belum ada informasi (pemanggilan kembali), kita mengikuti, menghormati proses hukum di KPK,” ujarnya.

Rizky juga menyampaikan bahwa kliennya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk fokus menghadapi perkara hukumnya.

Terkait perkara tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023), menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada terdakwa mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam perkara suap pengadaan CCTV Bandung Smart City.

Baca Juga KPK Panggil Sekda Kota Bandung sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Pengadaan CCTV

Selain hukuman pidana, hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, juga menghukum Yana Mulyana membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

Hakim Ketua Hera Kartiningsih dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Yana Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam kasus proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana hukuman tiga bulan,” kata Hera.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Yana Mulyana terbukti menerima gratifikasi berupa uang dan fasilitas ke Thailand dari Benny selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA), Andreas Guntoro selaku Vertical Slution Manager PT SMA, dan Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).

“Mengadili, menyatakan Yana Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dengan dakwaan beberapa perbuatan dan korupsi secara berlanjut,” katanya.

Baca Juga KPK akan Evaluasi soal Pengelolaan Rutan untuk Hindari Perilaku korupsi

Selain itu, Yana Mulyana juga divonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan,” tambah hakim.

Majelis hakim mengatakan hal yang memberatkan karena terdakwa Yana tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut terdakwa dihukum lima tahun penjara.

Dalam sidang vonis itu, Yana dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 12 A juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*)