Penguatan Tim Pemantau Perkembangan Politik Kabupaten Wajo Menyongsong Pemilu 2024
Wajo, Sulsel, JURNAL TIPIKOR – Sebagai langkah antisipatif menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Kodim 1406/Wajo gencar melakukan penguatan tim pemantau perkembangan politik di wilayah Kabupaten Wajo. Upaya ini diharapkan dapat mendeteksi potensi permasalahan yang mungkin muncul selama proses demokrasi berlangsung.
Giat penguatan tim pemantau tersebut merupakan inisiatif dari Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diselenggarakan di The Lounge Garden, Jl. Andi Lantara, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024. Acara dihadiri oleh sekitar 70 orang, dengan Drs. Sony Paisal sebagai penanggung jawab acara.
Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa tokoh penting, antara lain, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo yang mewakili Bupati Wajo, Dandim 1406/Wajo Letkol Inf Wahyu Yunus, S.I.P sebagai narasumber, dan Kabag Ops Polres Wajo Kompol Jasman yang mewakili Kapolres Wajo. Turut hadir pula perwakilan dari Kejari Sengkang, Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo, KPU Kabupaten Wajo, Bawaslu Kabupaten Wajo, dan berbagai instansi terkait lainnya.
Baca buga JPU KPK Siap Hadirkan Saksi dalam Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Mantan Walikota Bima
Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, pembacaan doa, dan laporan dari Ketua Panitia. Asisten 1 Kabupaten Wajo menyampaikan sambutan Bupati, yang menekankan pentingnya transparansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan politik di Kabupaten Wajo. Giat ini dianggap sebagai tugas unsur pemerintahan Kabupaten Wajo untuk menjaga netralitas dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul menjelang Pemilu 2024.
Dalam pemberian materi, Dandim 1406/Wajo mengangkat tema “Pemilu 2024 Sebagai Arena Konflik.” Beliau menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 memiliki potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang cukup tinggi. Pemilu dianggap sebagai arena pertarungan terbuka oleh berbagai kepentingan, yang dapat menimbulkan konflik dan polarisasi dukungan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.
Beberapa potensi kerawanan Pemilu mendatang juga diuraikan, termasuk pemutakhiran data pemilih, pengadaan distribusi logistik, potensi beban kerja yang tinggi, kurangnya sinergitas antara KPU dan Bawaslu, independensi penyelenggara, perubahan dalam hasil Pemilu, money politics, netralitas ASN, penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), kampanye hitam, gugatan hasil, konflik antar pendukung, dan penyebaran berita hoaks.
Baca Juga KPK titipkan Penahanan Mantan Walikota Bima di Lapas Kelas IIA Lombok Barat , Dalam Kasus Apakah ?
Kodim 1406/Wajo secara aktif terlibat dalam mendeteksi potensi masalah ini dengan mendorong sinergitas Pemda, KPU, dan Bawaslu serta melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi peserta Pemilu dan pemilih. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana Pemilu yang adil, bersih, dan demokratis di Kabupaten Wajo. (*)
