Wamenkumham Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Advokat Yosi Andika Mulyadi dan asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana, bungkam usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan keduanya hari ini menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai saksi untuk salah satu tersangka dalam kasus tersebut yakni Helmut Hermawan (HH).

Yosi yang selesai diperiksa penyidik KPK pada pukul 17.21 WIB tidak memberikan komentar apa pun soal pemeriksaannya. Dia hanya memberikan gestur dengan ibu jarinya sembari langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga Penyidik KPK Dalami Proyek Pengadaan Pupuk di Kementerian Pertanian saat Saat SYL masih Menjabat

Sedangkan Yogi yang selesai diperiksa penyidik KPK pukul 17.45 WIB hanya sedikit memberikan komentar soal pemeriksaannya.

“Ini hanya pemeriksaan lanjutan dari yang kemarin,” kata Yogi sambil bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (9/1/2024). 

Baca Juga Penyidik KPK Dalami Proyek Pengadaan Pupuk di Kementerian Pertanian saat Saat SYL masih Menjabat

Untuk diketahui, dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Meski demikian pihak KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai 2019 hingga 2022 terkait dengan status kepemilikan.

Baca Juga KPK Periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, kata Alex, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, kata dia, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, kata Alex, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Baca Juga KPK Undang Perwakilan dari Tiga Pasangan Capres dan Cawapres Peserta Pemilu 2024

Ia mengatakan bahwa HH memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.(*)