KPK Undang Perwakilan dari Tiga Pasangan Capres dan Cawapres Peserta Pemilu 2024
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang perwakilan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada tanggal 17 Januari 2024.
“Benar, hari ini, kami mengundang perwakilan dari ketiga pasangan untuk rapat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, pukul 14.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ipi menerangkan rapat tersebut akan membahas beberapa hal mengenai persiapan Paku Integritas yang akan diikuti oleh ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Rapat terkait persiapan kegiatan penguatan antikorupsi atau yang dikenal dengan Paku Integritas, khusus bagi capres dan cawapres, yang kami agendakan pada pekan depan, 17 Januari 2024,” jelas Ipi.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 telah mengonfirmasi hadir memenuhi undangan pembekalan antikorupsi Paku Integritas oleh KPK.
“Jadi, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (9/1).
Ali menjelaskan kegiatan tersebut bukan merupakan sarana untuk saling adu gagasan pemberantasan korupsi, melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.
Baca Juga Menghawatirkan, Bangunan SD di Tasikmalaya Nyaris Ambruk, Tapi Masih Di Pakai KBM.
Paku Integritas akan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas pemberantasan korupsi. Paku Integritas itu nanti juga dihadiri oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.(*)
