Penjelasan Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi Terkait Audiensi Ke DPMD Kabupaten Sukabumi

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR – DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) kabupaten Sukabumi melayangkan surat permintaan audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) kabupaten Sukabumi, surat permohonan tersebut di sampaikan oleh sekretaris Herman popaye di dampingi oleh beberapa unsur kepengurusan.

Saat ditemui awak media jurnaltipikor.com pada Minggu, 17/12/2023,Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi, Lutfi Yahya menyampaikan ,” Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa,”ungkapnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sambung Lutfi Yahya,” Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Sukabumi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana dan Program kerja di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tugas di Bidang
Kesekretariatan, Bidang Pemerintahan Desa, Bina Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Desa, Bina Kesewadayaan dan Kelembagaan
Masyarakat dan Bina Pengembangan Desa;
4. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan,
Perlengkapan dan Kearsipan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja lain;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi,”.

Baca juga Agus Satria : Skenario Politik Ridwan Kamil di Pilwakot Kota Bandung 2024, PJ Walikota Bandung Harus Segera Mundur dari Jabatannya

Maka Mengacu kepada kepada keterangan di atas,serta begitu kompleknya persoalan yang terjadi di tingkat desa itu sendiri, kami ingin mempertanyakan terkait dengan Pembinaan,pengawasan dan sisi monitoring nya apalagi yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa(ADD).
Janganlah kita memposisikan diri hanya sebagai penerima laporan saja dari desa serta merekomender ke kementrian keuangan dan kementrian dalam negeri agar di gulirkan lagi anggaran tahap berikutnya ke desa-desa tersebut, sementara sisi pengawasan, pembinaan serta monitoringnya lemah. Tegas Lutfi.

Sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai putra bangsa , serta rasa kepedulian yang tinggi, lembaga PWRI akan selalu berperan aktif untuk ikut mengawasi terkait dengan Anggaran dana desa tersebut.tambahnya.

maka atas dasar itu pula kami DPC PWRI Kabupaten Sukabumi melayangkan surat permintaan audiensi kepada Dinas PMD kabupaten Sukabumi,Yang tujuannya untuk dapat di jadikan bahan koreksi yang baik demi meningkatkan tanggung jawab kerja yang lebih optimal dan permintaan audiens tersebut kami berharap dapat diterima dengan baik,” pungkasnya.

JT-Sukabumi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *