Bandung, JURNAL TIPIKOR -Menyelesaikan permasalah Citarum akan sangat kompleks jika hanya satu-dua pihak yang bergerak. Oleh karena itu, upaya dari pentahelix terus digaungkan untuk menciptakan Citarum kembali bersih lewat program Citarum Harum.
Salah satu akademisi Citarum Institute-Unpas, Eki Baihaki menyampaikan, realitas Sungai Citarum hingga saat ini masih dirundung beragam problema. Usaha untuk merawat, mengelola, dan melestarikan sungai Citarum belum sebanding dengan besarnya nafsu untuk mengeksploitasinya.
“Belum terwujud program yang terstruktur, terkordinasi, dan terintegrasi pada masing-masing 19 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan 13 kabupaten/kota.
Termasuk kolaborasi keberperanan dengan unsur pentahelix lainnya yaitu akademisi, komunitas, unsur dunia usaha dan media,” ungkap Eki dalam Workshop Komitmen Keberperanan Unsur Pentahelix untuk Keberlanjutan Citarum Harum, di Hotel Savoy Homann, Rabu 13 Desember 2023.
Baca juga 1 Orang Saksi Terkait Perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika
Menurutnya, keberadaan TNI masih perlu dipertahankan dalam program Citarum karena belum ada lembaga yang siap menggantikan fungsi TNI pada saat ini. Konservasi Sungai Citarum mulai efektif setelah TNI ikut terlibat ke dalam struktur program Citarum.
“Jadikan semua komponen yang terlibat sebagai mitra kreatif dan kontruktif, bukan asesories bagi turut tercapainya hasil optimal. Ini sejalan dengan lokal pepatah Sunda, Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbagan,” ucapnya.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang perlu diubah dalam menangani Citarum Harum adalah aspek kultural. Sebab ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengubah mindset masyarakat mengenai sungai.
Baca juga ORMAS XTC BERSERTA TARUNA KARYA BERHASIL GAGALKAN PENGEBORAN ARTESIS APARTEMEN YANG TIDAK BER IZIN.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Erwin Djatniko menyebutkan, untuk menyelesaikan permasalahan Citarum, telah dibentuk Satgas Citarum Harum yang terbagi ke dalam 23 sektor.
“Sebanyak 850 orang TNI dan 750 masyarakat yang tergabung dalam Gober berperan aktif untuk terus menjaga kebersihan Citarum,” jelas Erwin.
Ia memaparkan, beberapa inovasi yang dilaksanakan Sektor TNI untuk Citarum Harum, di antaranya Sektor 4 melakukan inovasi pengolahan sampah dan briket sebagai pengganti bahan batu bara.
“Lalu, inovasi Sektor 6 Citarum Harum menghadirkan TPS terpadu, budidaya maggot, bak pembuatan kompos, dan kolam indikator pencemaran air,” lanjutnya.
Baca juga Hasil Polling, Supriadi Arif tertinggi Dapil 8 Wajo Soppeng DPRD Sulsel
Di Sektor 7, mereka menghadirkan Motah (mesin pengolah runtah) dengan sistem pembakaran tata kelola penanganan sampah terpadu tuntas di tempat setelah dipilah.
“Pentahelix itu mitra, bukan bersaing atau jadi bermusuhan. Jika ikatan dalam pentahelix semakin kuat, target 2025 Citarum Harum level baku mutu air TK2 tidaklah mustahil. Hal-hal yang menjadi temuan di lapangan sebaiknya dikoordinasikan kepada Satgas Citarum Harum, bukan diviralkan,” terangnya.
Hal lain mengenai peran pentahelix juga disampaikan Sekretaris Eksekutif Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jabar, Darius Krisdanu Purwana. Ia mengatakan, pihaknya selalu menekankan kepada para anggota Apindo, jika ingin berbisnis di Jawa Barat daerah apapun itu, maka jagalah lingkungan yang ada di sana.
“Sebab dengan lingkungan yang bagus, maka investasi juga akan bagus. Kalau perusahaannya tercemar lingkungan, kadang nilai saham juga turun,” jelas Darius.
Meski, ia mengakui ada beberapa rekan pengusaha yang kesulitan mendapatkan izin IPAL. Pun untuk diperpanjang juga sulit.
“Apalagi klien yang datang dari luar itu sangat memperhatikan masalah lingkungan. Terutama jika perusahaan tersebut tidak punya IPAL dan ISO, maka mereka tidak mau jadi buyer,” akunya.
Meski telah mengedukasi semua para pengusaha di Apindo, ia mengakui masih banyak pengusaha di Jawa Barat yang tidak terafiliasi dalam Apindo. Sehingga, tidak semuanya bisa ia tangani.
Jika ternyata di lapangan ditemukan anggota Apindo yang melakukan pelanggaran terkait lingkungan, maka ia berkomitmen untuk memberi sanksi dan teguran keras.
“Namun, jika bukan termasuk anggota Apindo, ini juga menjadi kesulitan tersendiri untuk kami menanganinya karena bukan lingkup kami. Kecuali jika ternyata perusahaan tersebut berafiliasi dengan asosiasi lain,” tuturnya.
(Diskominfo Kota Bandung)
