Jakarta, JURNAL TIPIKOR —Rapat Anggota komisi B DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya meminta agar pihak manejemen PT. Pembangunan Jaya Ancol diberikan sangsi.
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, bahwa kebobrokan menejemen Ancol harus diberi sangsi katanya pada, Rabu (21/6/2023)
“harusnya memang ada punhismen katanya,kami saja ada punhismen ya dari rakyat maupun dari partai,kata Gilbert.
Apalagi kata Gilbert, jajaran menejemen ancol inikan dapat gaji yang cukup besar sehingga perlu diberikan sanksi berat atas kinerja mereka yang tidak memenuhi standar.
“masak ada pihak atau oknum pekerja ancol yang begini tidak ada punhismen, enak banget katanya, gajinya saja ratusan juta katanya.
Layangkan Laporan Ke APH, L-BPKP Pertanyakan Sejumlah Proyek diduga Bermasalah di Wajo
Politikus PDIP inipun menilai bahwa memang perlu diadakan Tindakan terhadap Badan Pembina Usaha Milik Daearah (BPBUMD) agar Ancol dapat kembali kejalan yang seharusnya sesuai aturan.
Gilbert menilai bahwa menejemen Ancol tidak terbuka, termasuk kekisruhan yang terjadi di internal menejemen Ancol itu sendiri. Tetapi gilbert tidak merinci hukuman apa saja yang layak diberikan kepada pihak memejemen Ancol.
Kemudian Gilbert menyarankan untuk membuka open tender terhadap proyek-proyek yang mangkrak di Ancol agar mendapatkan perusahaan yang lebih baik untuk mengelola areal-areal yang digunakan oleh para perusahaan partner/mitra.
JMHI : Usut-Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Dak Senilai 39 M di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan
Politisi PKB Hasbiallah juga menyoroti mahalnya penyewaan lahan Ancol yang tidak transparan yang diduga dapat dijadikan bancakan.
“Diduga ada kesalahan fatal di BP BUMD yang membiarkan kejadian itu semua,” kata Hasbiallah.
Pada rapat tersebut juga di hadiri oleh Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancaol, winarto menyebutkan secara blak blakan bahwa memang ada proyek mangkrak di Ancol.
(Sur/red)
