Pakar Hukum Tata Negara : Kewenangan MK adalah Menghitung selisih suara bukan Penyaluran Bansos
JURNAL TIPIKOR – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) menghitung selisih suara dalam perkara perselisihan suara pemilu, bukan penyaluran bantuan sosial. “MK terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 457 Ayat (2) yang menyatakan bahwa MK berwenang memutuskan perkara perselisihan suara,” katanya…
