Novel Baswedan minta MK Jatuhkan Provisi terkait Penghentian Proses Seleksi Capim KPK

JURNAL TIPIKOR  – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekannya dalam perkara uji materi Undang-Undang KPK meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan provisi untuk menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. “Masuk dalam provisi atau putusan sela, pada pokoknya, kami meminta kepada Yang Mulia Hakim agar menghentikan sementara proses Seleksi Calon…

Read More

Dua Partai Non Parlemen meminta MK percepat putusan Uji Materi UU No 10 tahun 2016

JURNAL TIPIKOR – Partai Buruh dan Partai Gelora meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat putusan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang mereka ajukan sebelum pendaftaran Pilkada 2024 dimulai. “Apabila putusan Mahkamah dijatuhkan mendekati waktu pendaftaran, maka kerja sama politik atau koalisi yang dibangun dikhawatirkan akan…

Read More

MK mulai RPH dalam menentukan Putusan dari seluruh proses PHPU

JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Konstitusi (MK) memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari ini, Sabtu, usai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU. Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan MK pada 22 April 2024. “Besok sudah mulai…

Read More

Menteri yang dipanggil MK terkait Sidang Sengketa Pilpres 2024 ini yang dikatakan Stafsus Presiden RI

JURNAL TIPIKOR – Staf Khusus Presiden RI bidang Hukum Dini Purwono mengatakan bahwa para menteri yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, tidak perlu meminta izin Presiden Joko Widodo. “Tidak perlu (meminta izin) karena MK memang dapat memanggil siapa pun yang dianggap perlu didengar keterangannya,” kata Dini melalui…

Read More

Pakar Hukum Tata Negara : Kewenangan MK adalah Menghitung selisih suara bukan Penyaluran Bansos

JURNAL TIPIKOR – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) menghitung selisih suara dalam perkara perselisihan suara pemilu, bukan penyaluran bantuan sosial. “MK terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 457 Ayat (2) yang menyatakan bahwa MK berwenang memutuskan perkara perselisihan suara,” katanya…

Read More

MK akan batasi Jumlah Kuasa Hukum dan Saksi dalam Sidang Hasil Pemilu 2024

JURNAL HUKUM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi dalam sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Dijelaskan Suhartoyo bahwa kuasa hukum dari masing-masing pihak yang dibolehkan masuk ke dalam sidang adalah 10 orang, ditambah dengan dua orang prinsipal…

Read More

Berkembang Isue Anwar Usman Kembali Menjabat Ketua MK, Jimly Asshidiqie : Itu Hoaks!

JURNAL TIPIKOR – Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi sebagaimana telah beredar di masyarakat yang memberitakan Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hoaks. “Karena belum ada putusan dari pengadilan,” katanya saat dikonfirmasi ketika menghadiri Forum Hukum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)…

Read More

Mahfud MD Ungkap bahwa MK Pernah Membatalkan Hasil Pemilu yang dinyatakan Curang

JURNAL TIPIKOR – Calon wakil presiden nomor urut 3 sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan MK pernah membatalkan hasil pemilu yang dinyatakan curang. Hal itu membuktikan bahwa pihak yang kalah dalam pemilu dan menggugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK. “Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan…

Read More

Apakah putusan MK yang loloskan gibran jadi cawapres bisa dibatalkan? Begini kata Ketua MKMK.

Jurnalripikor.com – Jelang putusan majelis Kehormatan  Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentunya mengundang banyak pertanyaan. Apakah putusan MK yang loloskan gibran jadi cawapres bisa dibatalkan? Begini kata Ketua MKMK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah dilantik pada Selasa (24/10/2023) kemarin. MKMK ini dibentuk khusus untuk menangani laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK pasca dikabulkannya perkara nomor 90/PUU-XXI/2023….

Read More