BPKP Soroti Tolak Ukur Keberhasilan Kepala Daerah, Sebut IKKD Kemendagri Jadi Instrumen Kunci

Bandung, Jurnal Tipikor – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, menyoroti kompleksitas dalam mengukur keberhasilan seorang Kepala Daerah dalam memimpin wilayahnya.

Menurutnya, penilaian keberhasilan tersebut bersifat multidimensi dan tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek tunggal.

Hal ini disampaikan Tarmizi kepada Jurnal Tipikor pada hari Minggu (5/10), menekankan bahwa di Indonesia, instrumen resmi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menilai kepemimpinan daerah adalah melalui Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

“Kepala daerah yang berhasil adalah mereka yang mampu menerjemahkan kewenangan otonomi daerah menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Tarmizi, “didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.”

Baca juga Kodim 0607/Kota Sukabumi Gelar Upacara HUT TNI ke – 80

Tiga Pilar Utama Tolak Ukur Keberhasilan

Tarmizi merinci bahwa secara umum, keberhasilan kepemimpinan Kepala Daerah dapat diukur melalui tiga pilar utama yang saling terkait:

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Aspek ini fokus pada hasil nyata tata kelola pemerintahan dan diukur melalui indikator-indikator krusial:

• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
• Kinerja Fiskal Daerah: Dinilai dari kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja anggaran, dan rasio otonomi fiskal.
• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Meliputi kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi.
• Realisasi RPJMD: Pencapaian visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Kepemimpinan Kepala Daerah

Pilar ini menilai kualitas personal dalam menggerakkan pemerintahan dan masyarakat:

• Inovasi Daerah: Kemampuan Kepala Daerah menciptakan terobosan dalam pelayanan publik dan tata kelola.
• Kemampuan Mengambil Kebijakan: Keputusan yang efektif, berani, dan berorientasi pada kepentingan publik, termasuk dalam mengalokasikan anggaran untuk subsidi atau bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
• Integritas dan Moralitas: Kualitas moral dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk pencegahan konflik kepentingan dan praktik korupsi.
• Partisipasi Masyarakat: Kemampuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh Pembukaan STQ ke-IX Desa Buluh Manis

3. Stabilitas dan Keamanan

Keberhasilan kepemimpinan juga tercermin dari kondisi makro daerah:

• Stabilitas Politik dan Keamanan: Daerah yang aman, tertib, dan minim konflik adalah indikasi kepemimpinan yang berhasil menjaga persatuan.
• Kondusifitas Investasi: Kemampuan menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi, yang berujung pada penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi.

Tarmizi menambahkan bahwa IKKD Kemendagri sendiri, yang merupakan instrumen formal, mencakup dua variabel utama: Kinerja Pemerintah Daerah dan Kepemimpinan Kepala Daerah, dengan beragam indikator turunan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan objektif.

(Her)