
Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pernyataan resmi, Sekretaris Jendral DPP LSM BPKP, Riky Heimawan, mengungkapkan temuan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masa pandemi Covid-19. Setelah melakukan investigasi mendalam dan analisis terhadap sejumlah kasus, LSM BPKP menemukan sejumlah indikator yang mengarah pada potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
Riky menyatakan, “Kami telah melakukan proses investigasi dan pendalaman kasuistik terkait penggunaan Dana BOS di masa pandemik. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti. Kami merasa penting untuk menjalankan pengawasan dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.”
Lanjutnya, ada Dugaan adanya penyimpangan penggunaan Dana BOS di beberapa Sekolah Menangah Atas Negeri di Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sampai dengan TA 2022 terlebih situasi dan kondisi saat itu dalam masa Covid -19 dimana Sistem pembelajaran melalui online (Tidak tatap muka), pungkasnya
Penyimpangan ini, menurut Riky, dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, LSM BPKP segera akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan audit menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan dana tersebut.
DPP LSM BPKP juga telah menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada jurnal tipikor pada hari Kamis 20 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya kolaborasi dalam mengawasi proses baik pelaporan kasus dan pengawalannya, imbuhnya
Riky menambahkan, “Kami berharap dengan adanya laporan ini, ke depan pengelolaan Dana BOS bisa lebih akuntabel dan berfokus pada kepentingan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa.”
(HI)