Bandung, JURNAL TIPIKOR – A. Tarmizi, seorang pengamat kebijakan publik, menyampaikan pendapat kritis mengenai regulasi kerjasama pemberitaan yang berlaku di tingkat pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Menurutnya, regulasi tersebut cenderung deskriptif dan diskriminatif, yang dapat menghambat keberlangsungan kerjasama antara media dan pemerintah.
Dalam wawancara eksklusif dengan Jurnal Tipikor, pada hari Jumat, 14 Februari 2025, Tarmizi menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur kerjasama media, harus lebih responsif dalam mengakomodir berbagai media dengan persyaratan yang tidak memberatkan. “Selama media tersebut telah berbadan hukum Perusahaan Media, tidak seharusnya ada pembatasan yang mengakibatkan ketidakadilan,” tegasnya.
Tarmizi juga menyoroti perlunya adanya payung hukum yang jelas dan adil bagi semua media, agar bisa berkontribusi secara optimal dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat. “Keterbukaan dan akuntabilitas dalam kerjasama pemberitaan sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan transparansi,” tambahnya.
Baca juga Pemda Provinsi Jabar Relokasi Anggaran 2025 Hingga Rp 4 Triliun untuk Program Prioritas
Pengamat tersebut berharap bahwa pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua entitas media.
Media diharapkan dapat menyampaikan suara masyarakat dengan baik, dan kerjasama yang fair antara pemerintah dan media tentunya akan lebih meningkatkan kualitas informasi yang diterima publik.(HI)
2 thoughts on “Pengamat Kebijakan Publik Soroti Praktik Diskriminatif dalam Regulasi Kerjasama Pemberitaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota”