Dirwaster BPKP Provinsi Riau Meminta Bantuan KPK guna mengusut Tuntas dan menyelidiki Dugaaan adanya Penyimpangan Tata Kelola Kawasan Industri Buton

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam perkembangan terbaru terkait Pengelolaan Lahan Kawasan Industri Buton (KITB) seluas 5.443,16 HA, Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau telah mengambil langkah tegas setelah semua sumber aliran informasi formal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan tersebut tertutup rapat oleh pihak-pihak terkait.

Menyikapi situasi ini, Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) BPKP Provinsi Riau memutuskan untuk meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengusut dan menyelidiki “Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Tata Kelola Kawasan Industri Buton” dalam kurun waktu 15 tahun, mulai tahun 2009 hingga 2024.

Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan industri yang strategis ini, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Baca juga KPK Sita Empat Properti senilai 8,1 Miliar terkait Dana Hibah Pokmas APBD Provinsi Jatim TA 2021-2022

Saat ditemui Jurnal Tipikor,  Dirwaster BPKP, Farizal menjelaskan bahwa Lahan ini dibeli pake uang Rakyat melalui dana APBD TA 2003-2009 yg saat itu saya sendiri sebagai salah seorang tim anggaran DPRD Siak, bersama rekan lainnya, Pak Arwin AS sebagai Bupati, Pak Alfedri sebagai Kabag Keuangan
Dan Pak Suntoro sebagai Kabag Tapem, imbuhnya, Senin (13/1/2025)

Ditambakannnya, bahwa Lahan yg dibeli bersumber dari Masyarakat Desa Sei Rawa seluas kurang lebih 886, 5HA, Masyarakat Desa Mengkapan kurang lebih 555,05 HA dan Lahan HGU PT.TUM kurang lebih 4.003,17 HA.,

Dirwaster  Provinsi Riau berharap dengan keterlibatan KPK, proses penyelidikan ini dapat memberikan kejelasan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pengelolaan KITB.

Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menjaga masyarakat tetap terinformasi. Apa yang terjadi pada Pengelolaan Lahan 600HA yg bersatatus HPL serta Bagaimana Kondisi Lahan 4.44316HA yg masih berstatus” Belum dipakai”, apakah bersemak belukar, apakah digarap oleh masyarakat tempatan, ataukah ada pihak yg menanam sawit aatau pihon Akasia secara Illagal?,,Kita berharap Informasi ini akan menjadi terang setelah sitangani KPK kelak.

Baca Juga Persiapan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar, Wabup “Pemkab Sukabumi Canangkan Penanaman Di Caringin”

di KPK nantinya. Farizal juga berucap,”Masih ada lagi kedepan ini BUMD yg harus di bersihkan dimana Managemennya dikelola” Penuh dgn Kolusi dan Nepotisme”, sehingga Pengelolaannya tidak Profesional. Imbuhnya

Dirwaster BPKP Provinsi Riau berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan lahan industri dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan bantuan KPK, diharapkan transparansi dalam pengelolaan KITB dapat terwujud, serta mengungkap berbagai isu yang mengemuka ditengah=tengah Sambungnya.

BPKP berharap langkah ini dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola industri di wilayah tersebut.Ini asset strategis utk ladang tenaga kerja generasi muda masa depan.Saat ini utk mendapatkan lahan seluas Kawasan KITB ini sudah tidak gampang, walau kita punya uang.

Di tempat terpisah, Ketua Umum BPKP A.tarmizi mendukung penuh langkah yang diambil oleh Dirawaster Provinsi Riau dengan meminta bantuan Komisi Pemberantan korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Pengelola Kawasan KITB dan Penyalahgunaan Jabatan dalam kasus Tata Kelola Lahan Kawasan Industri Buton”

” Kami dari DPP BPKP Akan intens dan fokus untuk mengawal penuntasan kasus Tata Kelola Kawasan Industri Buton tersebut, tutupnya.

(AT)