Bandung, JURNAL TIPIKOR–Jelang Pemilu 2024, iklim politik sudah mulai memanas terbukti dengan manuver dan statement politik yang gencar dilakukan para elit partai di media Sosial, Elektronik maupun media cetak.
Seiring dengan mulai memanasnya perhelatan politik tanah air, ada hal yang menarik untuk kita simak, terkait dengan kepemimpinan kepala Daerah baik Gubernur maupun Kabupaten/Kota sudah memasuki habis masa jabatannya.
Ada 15 Wali Kota dan Bupati serta 1 Gubernur yang habis masa jabatannya di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023, tentunya hal ini sangat menarik untuk kita simak karena Provinsi Jawa Barat sebagai etalase politik Nasional, Jawa Barat sebagai wilayah paling seksi untuk diperebutkan oleh semua Parpol karena Jumlah penduduk yang Paling Padat.
Sebanyak 6000 Paket Sembako Murah Bagi Warga Tidak Mampu akan Dibagikan Oleh Pemkot Cimahi
Ada anekdot, Menang di Jawa Barat Berarti Memang secara Nasional.
Terkait dengan PJ. Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Secara Normatif Sesuai UU no 23 tahun 2014 dan UU no10 tahun 2016 mekanisme kandidat calon PJ kepala daerah usulan dari Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa memerlukan 3 calon PJ, untuk usulan gubernur 3 calon PJ, DPRD kota/ Kabupaten 3 calon PJ dengan jumlah total semuanya sebanyak 9 Calon PJ Wali Kota dan Bupati.
Sedangkan untuk Gubernur dari Kementerian memerlukan 3 calon PJ, dari DPRD provinsi 3 calon PJ dengan jumlah toal diperlukan 6 calon PJ. Semua harus masuk seleksi tahapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang punya peran penting di Kemendagri.
Pada tanggal 7 April 2023, Corong Jabar mengadakan pertemuan di salah satu kafe yang berlokasi di Jalan Citarum No 30 Kota Bandung.
Pemkot Bandung Bekerjasama dengan BAZNAS Kota Bandung Bagikan Bantuan
Dalam pertemuan tersebut dihadiri para tokoh dengan Latar belakang yang berbeda-beda, baik Politisi, Aktivis, Profesi, Akademisi serta budayawan Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, baik aspek sosial, ekonomi kerakyatan, Budaya sampai akhirnya pembahasan mengkerucut pada sebuah kesimpulan, salah satunya meminta kepada DPRD tingkat Kota/Kabupaten , DPRD Provinsi, Gubernur Jawa Barat serta Kemendagri agar penunjukan Pejabat (PJ) di wilayah Jawa adalah orang Jawa Barat asli.
Mengapa demikian, seorang kepala daerah (PJ) harus memahami karakter masyarakatnya, memahami kebutuhan masyarakatnya dan budayanya. Hal ini diharapkan jangan berpikir hanya aspek politis dan birokrat nya saja tetapi harus memahami aspek sosilogis, fsikologis, ekonomi dan budaya serta living law masyarakatnya ujar kang Yus, salah seorang pentolan di CORONG JABAR.
Kapolda Jambi Terima Kunjungan EGM Pertaminan Patra Niaga untuk Membahas Objek Vital Milik Pertamina
Kita semua meyakini, bahwa figur PJ daerah berasal dari Jawa Barat memiliki Akseptabilitas, kapabilitas, serta Kredibilitas yang tinggi tentunya loyalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi untuk menjadi pemimpin di daerahnya, ujar kang Yus.
Figur pemimpin yang memiliki leadership sangatlah banyak di Jawa Barat, termasuk dari kaum gender (perempuan).
Pemimpin berasal dari kaum perempuan dalam kepemimpinannya lebih objektif dan berintegritas, terbukti di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat sudah Teruji, bahkan setingkat menteri sekalipun, tutup kang Iyus.
(JT–01)
