Nyanyian Eks PPK Kemendikbudristek: Bongkar Aliran Suap Chromebook, Dari Operasional Kantor Hingga Beli Laptop Staf

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022 kian benderang.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/2), Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA, Dhany Hamiddan Khori, secara blak-blakan mengaku menerima uang panas senilai total Rp701 juta.

Uang tersebut diakuinya berasal dari Susy Mariana, rekanan salah satu perusahaan pemenang tender. Dhany merinci bahwa gratifikasi tersebut terdiri dari USD 30.000 (setara Rp501 juta) dan Rp200 juta tunai.

Baca juga KPK Bidik Peran Eks Kepala Balai Jatim: Usut Tuntas Gurita Suap Proyek Jalur Kereta Api

Aliran Dana: Bagi-Bagi Dolar dan “Kebaikan” Pakai Uang Haram

Dalam kesaksiannya, Dhany mengungkapkan bahwa uang suap tersebut tidak dinikmati sendiri, melainkan mengalir ke beberapa pihak dan digunakan untuk kepentingan kantor:

• Pejabat Lain: Sebanyak USD 7.000 diserahkan kepada Pak Purwadi dan USD 7.000 kepada Pak Suhartono.
• Operasional: Digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran.
• Fasilitas Staf: Secara ironis, Dhany mengaku menggunakan sebagian uang tersebut untuk membelikan laptop bagi stafnya yang membutuhkan.

“Namun demikian, uang yang saya terima tersebut kini sudah dikembalikan kepada negara,” tegas Dhany di hadapan majelis hakim.

Baca juga HUT SMA N 8 Kaur Dengan Slogan SMA Berdasi (Bertaqwa Disiplin Aman Sejuk Serta Indah)

Pusaran Korupsi Rp2,18 Triliun: Menyeret Nama Nadiem

Kesaksian Dhany ini menjadi bagian dari kasus megakorupsi digitalisasi pendidikan yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun. Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, didakwa melakukan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Tahun Anggaran 2020-2022.

Beberapa poin krusial dalam dakwaan meliputi:

• Pelanggaran Prinsip: Pengadaan tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Kerugian Negara: Meliputi Rp1,56 triliun dari program digitalisasi dan USD 44,05 juta dari pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat.
• Aliran Dana ke Terdakwa: Nadiem diduga menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang bersumber dari investasi raksasa teknologi Google melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).
• Lonjakan Harta: Jaksa menyoroti kekayaan Nadiem dalam LHKPN 2022 yang mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Ancaman Pidana

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skandal ini mencoreng upaya digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan sekolah-sekolah di Indonesia.

(AZI)