DPRD Kota Bandung Dukung Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan PKL, Tekankan Pendekatan Persuasif dan Solusi Kesejahteraan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Rencana induk penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung yang diamanatkan oleh Perda No. 11 Tahun 2024 mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Bandung, dengan penekanan pada perlunya keterlibatan berbagai pihak, pendekatan persuasif, dan wajib menjadi solusi yang meningkatkan kesejahteraan PKL sekaligus kenyamanan ruang publik.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Kajian Masterplan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Hotel Mutiara, Bandung, Selasa (4/11/2025).

Pendekatan Persuasif dan Peningkatan Kesejahteraan PKL

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., menegaskan bahwa DPRD akan selalu mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung menata kota. Namun, penataan yang menyentuh ruang PKL harus dilakukan dengan pendekatan khusus agar tidak menimbulkan konflik sosial.

“Penataan itu harus pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan dampak sosial. Satu sisi, ada soal kebersihan, sampah, penyalahgunaan trotoar oleh PKL yang mengganggu publik. Tetapi di sisi lain perlu pembinaan PKL, dibantu melalui permodalan dan ruang layak supaya tercipta peningkatan kesejahteraan PKL,” tutur Agus Hermawan.

Baca juga Diduga Tipu Masyarakat Bukit Makmur, Oknum Wartawan Dilaporkan ke Polres Kaur Modus Iming-imingi Bantuan Bedah Rumah dari Dinas Provinsi, Catut Nama Gubernur Bengkulu.

Ia berharap rencana induk ini, yang merupakan amanat Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat menciptakan hasil pemikiran brilian untuk memajukan Kota Bandung.

Masterplan sebagai Pemandu dan Solusi Permasalahan PKL

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., menyebutkan bahwa rencana induk ini akan menjadi pemandu utama dalam penataan kota.

Masterplan yang dirancang dengan bantuan para akademisi ini diharapkan mampu memecahkan persoalan kompleks yang sering dikeluhkan oleh PKL kepada anggota dewan.

Baca juga Bupati Kasmarni Buka MTQ Ke-50 Kecamatan Mandau: Jadikan Al-Qur’an Sumber Inspirasi dan Penguatan Moral Masyarakat

Nunung menekankan pentingnya sosialisasi masif rencana induk kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesamaan pemahaman.

“Penataan dan pemberdayaan harus seiring, seirama. Tujuan untuk menata Kota Bandung bisa tercapai dan mesti mengangkat nilai sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Evaluasi Rencana Terdahulu dan Ciptakan Tempat Khusus PKL

Senada, Sekretaris Komisi III, H. Sutaya, S.H., M.H., meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi rencana-rencana penataan PKL terdahulu yang sempat diunggulkan, namun nasibnya tidak sesuai harapan, seperti kasus Teras Cihampelas.

Ia mencontohkan keberhasilan penataan seperti di Malioboro, Yogyakarta, yang memiliki area khusus untuk PKL dan kesenian.

“Saya berharap Bandung juga punya penataan dengan tempat khusus PKL. Perlu kewenangan atau tugas khusus dari wali kota bagi kewilayahan agar menjalankan penataan dengan hasil indikator terukur,” tegas Sutaya.

Fokus pada Lokasi dan Indikator Keberhasilan

Data dari tim penyusun Masterplan mencatat bahwa saat ini 60 persen PKL sudah berada di ruang yang sesuai peruntukannya, namun sisanya masih perlu ditata karena mengganggu ruang publik.

Rencana induk ini memiliki target ambisius, meliputi:

• Pengembangan PKL binaan.
• Peningkatan migrasi PKL menjadi usaha formal/resmi.
• Tergabungnya PKL ke dalam asosiasi.
• Terciptanya ketertiban dan kelayakan kondisi lokasi binaan.

Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah peningkatan omzet dan kemandirian PKL, berkurangnya masalah di ruang publik, serta terbentuknya forum PKL yang solid di setiap kecamatan.

Rencana induk ini juga mendorong penguatan peran kewilayahan, khususnya di tingkat kelurahan.

(Humas DRPD Kota Bandung)