Pemerintah Kota Bandung Dukung Penuh Penguatan Literasi Hukum dan Demokrasi Mahasiswa

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan dukungannya terhadap penguatan literasi hukum dan demokrasi di kalangan mahasiswa. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembentukan generasi pemimpin yang tidak hanya kritis dan kolaboratif, tetapi juga adaptif terhadap berbagai tantangan zaman.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan langsung komitmen ini dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama Komunitas Warga Intelektual (KWI) di Bandung pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Erwin menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik. “Literasi hukum, kebijakan publik, dan semangat advokasi perlu diperkuat, agar mahasiswa tidak hanya menjadi komentator sosial, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan,” ujar Erwin.

Lebih lanjut, Erwin menyatakan bahwa Pemkot Bandung membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi komunitas pemuda dan organisasi mahasiswa yang berkeinginan untuk berkontribusi secara konkret dalam pembangunan kota.

“Bandung tidak bisa dibangun hanya oleh birokrasi. Perlu pemuda dengan lima kesadaran: kesadaran spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan lingkungan. Itulah pilar kepemimpinan masa depan,” tegasnya.

Baca juga Kemendagri Tekankan Evaluasi Rutin Satgas Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Bandung, Rian Trianoto, menjelaskan bahwa Sekolah Advokasi yang bertema “Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Advokasi” ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tidak apatis terhadap dinamika kebijakan dan pembangunan kota.

“Advokasi bukan hanya milik anak hukum, tapi hak semua warga negara. Mahasiswa harus paham arah kebijakan jangka panjang dan menengah Kota Bandung, termasuk RPJP dan RPJMD,” jelas Rian.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai watchdog yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap konstruktif.

“Kami ingin membentuk kelompok kecil tapi punya nilai. Minoritas yang kreatif. Menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk membangun Bandung yang lebih baik,” tambah Rian.

Kegiatan Sekolah Advokasi ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai kampus dan komunitas di Kota Bandung. Para peserta menerima materi seputar advokasi, kebijakan publik, etika demokrasi, serta strategi komunikasi sosial, dengan harapan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan sadar hukum di tengah masyarakat.

(Ray/red)