
MAJALENGKA, JURNAL TIPIKOR – Perhimpunan Politisi, Akademisi, Profesi, dan Tokoh Jawa Barat, CORONG JABAR, menyerukan evaluasi serius terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Organisasi ini mendesak perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengingat kinerja BIJB yang jauh dari harapan.
Jawa Barat saat ini memiliki dua fasilitas transportasi udara, yaitu Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung dan BIJB di Kertajati. BIJB, yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1.800 hektar, telah menelan biaya triliunan rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Dibentuk pada 24 November 2013, PT Bandara Internasional Jawa Barat (Perseroda) diharapkan menjadi pusat pelayanan transportasi udara di Jawa Barat.
Namun, Ketua Presidium CORONG JABAR, Yusuf Sumpena, S.H., S.PM, atau akrab disapa Kang Iyus, mengungkapkan kekecewaannya. “Sangat disayangkan, BIJB Kertajati sampai saat ini tidak efektif sesuai yang diharapkan,” ujar Kang Iyus.
Meskipun BIJB termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Tol Cisumdawu telah menyediakan akses langsung, minat maskapai penerbangan sebagai pemangku kepentingan bandara sangat minim.
Menurut Kang Iyus, kondisi ini mencerminkan perencanaan yang kurang baik dan analisis bisnis yang gagal.
“Segmentasi dan target pasar yang tidak sesuai sasaran, serta positioning yang tidak tepat menjadikan BIJB sebuah bandara mewah hanya sebagai simbol semata,” tegasnya.
Baca juga Kolaborasi Pemkot Bandung dan HIPMI Siap Tekan Angka Pengangguran
Mayoritas pengguna maskapai di Jawa Barat adalah masyarakat Bandung Raya, yang secara geografis lebih memilih Bandara Internasional Husein Sastranegara. Bahkan, tak sedikit yang cenderung memilih Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Halim di Tangerang karena ketersediaan fasilitas transportasi yang langsung menuju lokasi bandara, berbeda dengan BIJB Kertajati yang minim akses transportasi langsung.
Kang Iyus menambahkan bahwa positioning dan pasar BIJB lebih cocok untuk wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, Brebes, dan Tegal, namun persentase penggunaan transportasi penerbangan di wilayah tersebut masih minim. “Sekali lagi, ini adalah kesalahan analisis bisnis,” cetus Kang Iyus.
CORONG JABAR menyarankan agar BIJB segera merumuskan strong point dan selling point untuk menarik pasar dan maskapai. Ini termasuk kajian aerocity yang harus dilakukan secara matang dan profesional oleh konsultan yang kompeten, bukan konsultan asal-asalan.
Baca juga Polisi Bersama Stakeholder Terkait Gelar Mediasi Terkait Insiden Rumah Singgah di Cidahu Sukabumi
Regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat juga sangat dibutuhkan.
“Evaluasi dan kajian bisnis ini harus serius dilakukan. Jika tidak serius, saya setuju dengan apa yang disampaikan Wali Kota Bandung, Kang Farhan,” tutur Kang Iyus.
“Sebaiknya, untuk maskapai transportasi penerbangan Jawa Barat difokuskan saja ke Bandara Internasional Husein Sastranegara yang sudah jelas dan profesional pengelolaannya.
BIJB dikhususkan saja untuk hanggar pesawat untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat TNI, Polri, dan swasta, serta penerbangan umroh dan haji tahunan.
Alangkah lebih baik biaya operasional dialihkan untuk kepentingan lain yang bermanfaat bagi rakyat.”
(Azi)