Mantan Anggota DPRD Siak Minta KPK Turun Tangan. Lahan Kawasan Industri Tanjung Buton Diduga Diperjual Belikan Oknum Kepala Kampung

JURNAL TIPIKOR – Hiruk pikuk pengelolaan Kawasan Industri Buton seluas lebih dari 5.400 Ha yang baru terpakai 600 HA, sisanya lebih kurang 4.800 Ha harusnya pada posisi aman dan terproteksi karena semuanya sudah diganti rugi dari pemiliki terakhir yang dilakukan semasa Bupati Bapak Arwin AS.

Namun, masyarakat merasa terheran-heran bahwa ada lahan yang masuk dalam Kawasan Industri Buton, diperjualbelikan oleh pihak pihak tertentu yang mengaku lahan itu milik mereka. “Memang lahan kami ini masuk kawasa Industri Buton, tapi belum pernah diganti rugi,” kata Oknum kepala Kampung berkilah.

Carut marutnya keberadaan dan pengelolaan Lahan KITB ini membuat salah seorang dari Tokok Masyarakat Kabupaten Siak, Farizal.SE naik pitam dan meminta bantuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk turun tangan mencaritahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sisa lahan KITB yang belum terpakai seluas# 4.800HA tersebut

Saat beliau di hubungi perihal adanya dugaan lahan KITB diperjual belikan, beliau berucap, bahwa dirinya sudah dihubungi oleh pejabat KPK untuk memberi keterangan lanjutan atas laporan terkait hal dimaksud. “Ya, saya sudah dihubungi pihak KPK dan saya minta mereka untuk bergerak Cepat. “itu lahan diperuntukkan sebagai tempat Para pengusaha dalam dan luar negeri berinvestasi di kabupaten Siak.

Baca juga Polisi Tanggapi Vidio Dugaan Tawuran yang Viral di Purabaya Sukabumi

Sehingga kedepannya kawasan seluas itu akan dapat menggerakkan Ekonomi Masyarakat kabupaten siak serta tersedianya lapangan kerja yang luas. Lahan itu kita siapkan untuk masa depan kehidupan anak cucu kita, khususnya masyarakat kabupaten Siak yang berada disepanjang pesisir pantai yang kehidupan mereka masih banyak yang berada dibawah rata-rata dengan tingkat pendidikan yang minim.

Saya juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki lahan di kawasa KITB untuk menahan diri untuk tidak menjual lahan yang masuk wilayah kawasa KITB tersebut dengan surat SKT seadaanya tanpa persetujuan camat dan BPN Siak.

Duit yang didapat akan tidak sebanding dengan resiko kedepannya. Saya juga menghimbau bagi Calon Pembeli atau Pembeli lahan dalam kawasan KITB lebih berhati-hati, jangan sampai duit habis,didepan ada menunggu resiko hukum, tuturnya. Fahrizal juga mengaku,bahwa dirinya juga akan memasukan laporan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) nantinya.

Baca juga KPK : Fathroni Diansyah Edi (FDE) diperiksa untuk dikonfirmasi soal Dokumen yang ditemukan Penyidik di Firma Hukum Visi Law Office.

Sementara itu Kepala Pertanahan Kabupaten Siak Zaki Kadri saat di beritahu media mengucapkan terima kasi atas informasi ini. Terima kasih pak Informasinya.nanti akan kita cek, kita tunggu laporan masuk dari Masyarakat. “Jika ada laporan resmi,maka kita akan proses.” ucapnya.

Sedangkan Penghulu Sungai Rawa Mulyadi saat di hubungi media mengaku.bahwa lahan yang diperjual beli tersebut adalah lahan masyarakat sungai rawa,bukan lahan KITB. Memang lahan tersebut termasuk dalam peta KITB.tapi lahan tersebut belum di ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Siak.”kata Mulyadi kepada media.(Tim)