Hakordia 2023, Momentum Sinergi Teknologi Informasi untuk Berantas Korupsi

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh penyelenggara negara. Upaya terus-menerus tentu dibutuhkan untuk membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam pemberantasan korupsi.

“Ini dilakukan guna mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan perbaikan sistem tata kelola dan pelayanan publik yang segera dilakukan oleh Aparat penegak Hukum (APH) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD). Melalui pengembangan sistem pemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” kata Jokowi.

Baca Juga HAKORDIA 2023: Perempuan adalah Kekuatan Besar untuk Berantas Korupsi

Presiden juga menyoroti perlunya penajaman strategi dalam upaya pemberantasan korupsi agar target-target tersebut bisa tercapai lebih cepat dan tepat guna, salah satunya melalui penguatan regulasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lebih dari itu, Jokowi juga mendorong percepatan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Penguatan di luar pencegahan korupsi ialah penguatan di level Undang-Undangnya, sehingga diharapkan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi modern pada konteks pemberantasan korupsi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menutup celah korupsi dapat digunakan secara lebih masif di seluruh sektor,” tegas Jokowi.

Sebelumnya Ketua KPK Nawawi Pomolango melaporkan, tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk indonesia Maju” sengaja dipilih karena sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat. Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, atau hanya regulasi, atau hanya mengandalkan pada kinerja Aparat Penegak Hukum semata.

“Kami berharap Bapak Presiden dapat mendorong kembali segala upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, demi masa depan generasi kita. Sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju, bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum saja, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha,” kata Nawawi.

Baca juga Mengenal Pengaduan Masyarakat

Nawawi juga memaparkan, penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan. Sejumlah kisah sukses mencegah dan memberantas korupsi di

Kementerian/Lembaga menjadi contoh pentingnya sinergi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi.

“Teknologi informasi telah mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sistem ini memperbaiki tata kelola batubara secara signifikan termasuk mencegah illegal mining, penyelundupan ekspor dan praktek yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun,” Nawawi menjelaskan.

Nawawi menambahkan, sinergi juga terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan, dimulai dari 14 pelabuhan laut besar dan melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus). Salah satu hasilnya, Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022 termasuk dalam 20 besar pelabuhan di dunia untuk kategori kecepatan pelayanan versi UNCTAD.

Baca juga Sekilas Tentang KPK dan Landasan Hukum Pembentukannya

Rangkaian peringatan Hakordia Tahun 2023 telah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Mulai dari Road Show Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di 6 provinsi di Sumatera, peluncuran Desa Antikorupsi, Integrit Expo, penghargaan ACFFEST, rangkaian talkshow dan diskusi serta berbagai kegiatan lainnya.

Pada puncak peringatan Hakordia yang berlangsung selama dua hari (12-13 Desember 2023) di Istora Senayan, Jakarta, berbagai kegiatan akan diikuti oleh pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi serta media. Tak ketinggalan, sejumlah fasilitas layanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dukcapil, NPWP hingga pelayanan SIM akan tersedia di ajang Hakordia 2023.

Pembukaan Hakordia Tahun 2023 ini dihadiri oleh para Pimpinan KPK, para Dewan Pengawas KPK, para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Kepala Lembaga Negara. Hadir pula para Gubernur/Bupati/Walikota, para Direksi BUMN dan BUMD, para Mitra Internasional, pegiat antikorupsi, media dan segenap insan KPK.

Sumber : Biro Humas KPK RI